Penyiapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang didasarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah untuk tahun anggaran 2026 menjadi tugas strategis bagi setiap satuan madrasah di Indonesia. RKAM ini bukan hanya berfungsi sebagai blue print (cetak biru) pengelolaan dana, tetapi juga sebagai instrumen akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran bantuan pemerintah. Dalam konteks madrasah, RKAM BOS harus disusun dengan mengacu pada standar nasional pendidikan serta komponen-komponen pembiayaan yang telah ditetapkan oleh sistem BOS. Termasuk juga menggunakan petunjuk teknis yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), didasarkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 8621 Tahun 2025 Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2067 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah. Sebagai contoh, komponen seperti kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, langganan daya dan jasa, pengembangan perpustakaan, serta pembelian alat multimedia pembelajaran harus dimasukkan dalam perencanaan. Adapun untuk tahun 2026, madrasah perlu melakukan kajian kebutuhan internal (needs assessment) secara matang agar alokasi dana BOS Madrasah dapat mendukung peningkatan mutu pembelajaran, pemeliharaan sarana-prasarana, serta penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, pengajuan dan verifikasi melalui aplikasi elektronik seperti e‑RKAM ataupun sistem sejenis menjadi hal yang tidak bisa ditawar demi mendukung keterlibatan pemangku kepentingan dan akuntabilitas ‎publik.

Dalam menyusun RKAM BOS Madrasah tahun 2026, sebuah contoh yang konkret dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pendapatan berupa alokasi dana BOS yang sudah ditetapkan oleh pusat atau provinsi menurut formula yang berlaku. Kedua, belanja yang direncanakan mencakup beberapa kelompok kegiatan utama: (1) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa—misalnya program literasi digital, pembelajaran tematik, serta club sains; (2) pembelian bahan habis pakai dan langganan daya-jasa seperti listrik, air, internet yang mendukung pembelajaran daring/hybrid; (3) pengembangan dan perbaikan sarana-prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas ramah anak; (4) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan melalui workshop, sertifikasi, dan pelatihan; serta (5) pemenuhan administrasi serta bantuan peserta didik kurang mampu. Untuk tiap sub-kegiatan disusun indikator output yang jelas (misalnya: “seluruh guru mengikuti pelatihan minimal 16 jam”, “perpustakaan memiliki koleksi baru 200 judul”, “internet sekolah aktif 12 bulan”). Contoh pengalokasian anggaran misalnya: pembelajaran & ekstrakurikuler Rp XX, pembelian ATK Rp YY, langganan listrik/internet Rp ZZ, pemeliharaan sarana Rp AA, pelatihan guru Rp BB, bantuan siswa Rp CC—total harus sesuai dengan pendapatan dan menghasilkan saldo nol (atau positif kecil) agar sesuai prinsip sehat. Dokumen format RKAM BOS K-1 dapat menjadi acuan. Seluruh proses ini hendaknya dibahas dan disepakati tim BOS madrasah yang melibatkan kepala madrasah, bendahara, guru, komite madrasah, dan orang tua murid agar transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan baik.

Pelaksanaan RKAM tidak berhenti pada perencanaan. Tahap penting berikutnya adalah realisasi dan pelaporan anggaran sesuai tahapan triwulan atau semester, serta evaluasi dan revisi bila diperlukan. Madrasah harus membangun sistem monitoring internal: misalnya checklist realisasi kegiatan, bukti fisik (kwitansi, fotodokumentasi), dan verifikasi oleh kepala madrasah maupun pihak eksternal jika ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dana BOS, sebagaimana ditemukan dalam penelitian bahwa pengelolaan dana BOS di sebuah madrasah terbukti berjalan baik ketika melibatkan tim manajemen, rapat bersama, transparansi kepada wali murid, dan pelaporan yang tepat.

Pada tahun 2026, dengan adanya perkembangan aplikasi e-RKAM dan sistem daring lainnya, madrasah diharapkan lebih cepat dalam penyusunan, verifikasi, dan pelaporan. Namun demikian, pengelola tetap harus berhati-hati: misalnya memastikan bahwa setiap sub-kegiatan sudah memiliki formula anggaran, indikator hasil, dan jadwal realisasi yang realistis. Revisi anggaran juga bisa dilakukan jika terjadi perubahan kebutuhan (misalnya karena kenaikan tarif listrik/internet, atau kegiatan luar ruangan yang harus ditunda). Evaluasi akhir tahun dapat berupa perbandingan antara rencana dan realisasi, analisis selisih, serta rekomendasi untuk RKAM tahun berikutnya—ini penting agar alokasi BOS benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan tidak sekadar formalitas.

Sebagai penutup, contoh RKAM BOS Madrasah tahun 2026 menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang tepat, partisipatif, dan berbasis kebutuhan bukan hanya tugas administratif belaka, melainkan investasi dalam mutu pendidikan. Madrasah yang mampu menyusun RKAM secara baik akan lebih siap menghadapi tantangan seperti pembelajaran hybrid, perubahan kurikulum, penyesuaian biaya operasional, serta tuntutan transparansi dari masyarakat. Seluruh pihak—kepala madrasah, bendahara, guru, komite, orang tua—harus memahami bahwa dana BOS adalah amanah publik yang harus dipergunakan secara efektif, efisien, tepat manfaat dan tepat sasaran. Dengan demikian, RKAM BOS Madrasah 2026 bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen strategis untuk mewujudkan madrasah yang unggul, akuntabel, dan berkelanjutan.