Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) merupakan dokumen penting yang menjadi dasar dalam perencanaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Pada tahun 2026, Kemenag kembali menegaskan pentingnya penyusunan dan pengisian RKAM BOS secara tepat, transparan, dan berbasis kebutuhan. RKAM bukan sekadar lembar kerja administratif, melainkan instrumen perencanaan yang menentukan efektivitas penggunaan dana BOS untuk mendukung mutu pendidikan di madrasah. Melalui RKAM, madrasah diharapkan mampu memetakan kebutuhan riil di bidang sarana prasarana, pembelajaran, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Pengisian RKAM BOS Kemenag 2026 dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-RKAM, yaitu sistem digital yang dirancang untuk mempermudah penyusunan, pelaporan, dan verifikasi data secara terintegrasi. Aplikasi ini menjadi alat utama dalam memastikan bahwa setiap rupiah dana BOS digunakan sesuai ketentuan juknis dan mendukung pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Proses pengisian RKAM BOS 2026 dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan madrasah yang dilakukan secara partisipatif oleh Tim BOS. Tim ini terdiri atas kepala madrasah, bendahara BOS, perwakilan guru, serta komite madrasah. Tahap pertama adalah melakukan analisis kebutuhan dengan melihat capaian RKAM tahun sebelumnya dan menilai kondisi aktual madrasah. Misalnya, jika pada tahun 2025 pengadaan alat laboratorium belum terpenuhi, maka kebutuhan tersebut dapat dimasukkan kembali dalam RKAM 2026. Setelah kebutuhan diidentifikasi, madrasah menyusun rencana kegiatan berdasarkan 13 komponen penggunaan dana BOS yang tercantum dalam Petunjuk Teknis BOS Madrasah Kemenag. Komponen tersebut antara lain meliputi kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana prasarana, pengembangan perpustakaan, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Pada tahap ini, setiap kegiatan harus disertai dengan indikator keberhasilan, volume, satuan, harga satuan, dan total anggaran. Dalam aplikasi e-RKAM, data ini dimasukkan secara berurutan sesuai kolom yang telah disediakan, sehingga perhitungan total belanja akan otomatis menyesuaikan dengan jumlah dana BOS yang diterima madrasah.

Selanjutnya, tahap verifikasi dan validasi data RKAM BOS 2026 menjadi bagian penting dalam menjamin keakuratan dan transparansi. Setelah seluruh kegiatan dan anggaran dimasukkan ke dalam e-RKAM, kepala madrasah bersama pengawas madrasah melakukan pengecekan terhadap kesesuaian antara rencana kegiatan dan komponen pembiayaan. Sistem e-RKAM sendiri memiliki fitur validasi otomatis yang akan menolak input apabila terdapat kesalahan, seperti jumlah total melebihi alokasi dana BOS, duplikasi kegiatan, atau pengisian kolom yang belum lengkap. Dalam tahap ini, Tim BOS dapat melakukan revisi sebelum dokumen disetujui oleh pihak Kemenag kabupaten/kota. Setelah disetujui, RKAM BOS 2026 menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran dan digunakan pula untuk penyusunan laporan realisasi penggunaan dana. Penting dicatat bahwa setiap perubahan rencana kegiatan selama tahun berjalan harus disertai revisi RKAM melalui aplikasi yang sama, agar data tetap sinkron dan terdokumentasi dengan baik. Kemenag juga menekankan bahwa madrasah harus mengunggah bukti pendukung seperti daftar hadir rapat perencanaan, berita acara kesepakatan, dan notulen musyawarah RKAM sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Dengan diterapkannya sistem digitalisasi dalam pengisian RKAM BOS Kemenag 2026, diharapkan seluruh madrasah dapat meningkatkan profesionalitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan. Penggunaan aplikasi e-RKAM membawa berbagai manfaat: perhitungan otomatis mengurangi risiko kesalahan manual, rekap data lebih cepat, serta proses pelaporan menjadi lebih efisien. Selain itu, sistem ini juga membantu Kemenag dalam melakukan pengawasan dan evaluasi nasional, karena data dari ribuan madrasah dapat dipantau secara real time. Namun, keberhasilan pengisian RKAM tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia di madrasah. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan bagi operator e-RKAM, bendahara BOS, dan kepala madrasah perlu terus dilakukan. Setiap madrasah harus memiliki pemahaman yang baik mengenai juknis BOS, standar pengisian data, serta mekanisme pertanggungjawaban agar tidak terjadi kesalahan administratif. Dengan komitmen terhadap keterbukaan, akurasi, dan kedisiplinan dalam pengisian RKAM BOS 2026, madrasah akan mampu mengelola dana BOS secara efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan Islam yang unggul dan berdaya saing di era digital.